Jokowi Kerahkan Ratusan Aparat Untuk Mendisiplinkan PSBB di Jakarta

Jokowi Kerahkan Ratusan Aparat Untuk Mendisiplinkan PSBB di Jakarta

Jokowi Kerahkan Ratusan Aparat Untuk Mendisiplinkan PSBB di Jakarta

Presiden Joko Widodo mengerahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menertibkan masyarakat selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta. Personel TNI – Polri akan berjaga di sejumlah ruang publik, agar masyarakat dapat mentaati protokol kesehatan untuk menekan penularan virus corona. Protokol kesehatan tersebut menggunakan masker dan menjaga jarak fisik.

Personel TNI – Polri akan disebar secara masif bukan hanya di Jakarta saja, namun juga di empat provinsi serta 25 kabupaten dan juga kota mulai hari ini. Jokowi berharap dengan adanya kehadiran personel TNI – Polri di ruang publik seperti stasiun MRT, KRL Commuterline, dan lain sebagainya bisa membuat masyarakat lebih tertib dan taat mengikuti protokol kesehatan.

Dengan menurunnya kurva penambahan kasus harian positif corona yang menurun sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal kembali. Namun Jokowi kembali menegaskan, agar masyarakat menyadari dan melaksanakan protokol kesehatan sehingga kurva penyebaran virus corona ini terus menurun dan menghilang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan, bahwa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta akan terlaksana hingga 4 Juni 2020. Ia juga menambahkan, bahwa ini akan menjadi fase penentu untuk masa transisi menuju New Normal atau kenormalan baru.

Ia menambahkan, new normal ini akan dilakukan pada masa transisi pasca PSBB apabila penambahan kasus positif corona dapat dikontrol. Akan tetapi, jika penambahan kasus positif corona justru meningkat, makai a akan mengambil langkah untuk memperpanjang kembali PSBB.

New Normal Jakarta Indonesia

Anies Baswedan juga mengatakan, bahwa sebelum dan sesudah melakukan PSBB angka pengendalian kasus virus corona menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Ia meyakini, bahwa hal ini merupakan hasil dari peran masyarakat yang mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya memutus penyebaran virus corona.

Berdasarkan data dari Surveri Pemprov DKI dan akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat, pembatasan yang telah dilakukan di wilayah Jakarta dan Bodetabek menunjukkan bahwa ada hampir 60% warga tidak melakukan kegiatan berpergian.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hal yang sudah mulai tampak menurun ini masih harus terus diwaspadai. Terutama, saat ini DKI Jakarta sedang berhadapan dengan situasi musim mudik dan juga arus balik Lebaran. Dimana hal ini berpotensi menyebabkan, terjadinya lonjakan arus masyarakat yang memasuki wilayah DKI Jakarta.

READ  Sarana dan Prasarana ini Harus Ada Jika Akan Membeli Rumah

Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Pergub DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Surat Izin Keluar Masuk Jakarta (SIKM). Dimana hal tersebut mengatur persyaratan mutlak, yang wajib dibawa dan dimiliki oleh warga yang hendak ingin masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dijelaskan dalam Pergub tersebut, bahwa SIKM ini dapat diperoleh melalui lama resmi corona yaitu corona.jakarta.go.id. Di dalam situs tersebut juga mengatur sektor yang diperbolehkan untuk keluar masuk wilayah DKI Jakarta. Yang hanya meliputi bidang kesehatan, logistik, keuangan, industry strategis, perhotelan, bahan pangan dan energi.